Dalam
waktu yang relatif singkat akuntansi sektor publik telah mengalami
perkembanganyang sangat pesat. Terdapat tuntutan yang semakin besar dari
masyarakat kepada lembaga-lembaga sektor publik untuk melakukan
transparasi dan akuntabilitas.
Organisasi
sektor publik saat ini tengah menghadapi tekanan untuk lebih efisien,
memperhitungkan biaya ekonomi dan sosial serta dampak negatif atas
aktifitas yang dilakukan oleh sektor publik itu sendiri. Istilah sektor
publik sendiri memiliki pengertian yang bermacam-macam yang merupakan
konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu
mempunyai sudut dan cara pandang yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ekonomi, sektor publik dipahami sebagai suatu
entitas yang aktifitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan
barang dan atau pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak
publik sebagai warga negara.
memang
lembaga sektor publik lebih terkesan sebagai lembaga politik daripada
lembaga ekonomi, namun seperti bentuk kelembagaan lainnya, lembaga
sektor publik juga memiliki aspek sebagai lembaga ekonomi yaitu
melakukan bentuk pengeluaran untuk membiayai kegiatan yang dilakukannya.
Berdasarkan aktivitas ekonominya tidak dapat dielakkan bila organisasi
sektor publik membutuhkan manajemen keuangan dan akuntansi untuk
meningkatkan akuntabilitas juga untuk meningkatkan value for money sehingga tak pernah lagi kita dengar bahwa organisasi sektor publik adalah sarang inefesiensi.
Walaupun bisa dikatakan sebagai lembaga ekonomi, organisasi sektor
publik tidak bisa dikatakan sebagai lembaga bisnis sebab lembaga ini tujuan utamanya bukan mencari laba.
Contoh organisasi sektor publik adalah pemerintah, yayasan sosial, lembaga swadaya masyarakat, puskesmas, dan pegadaian.
Beberapa ciri organisasi sektor publik menurut Holtham dan Perrin (1990) antara lain :
1. Merupakan organisasi dengan struktur organisasi yang relatif beragam satu sama lain.
2. Relatif
tidak menghadapi kemungkinan sangsi pailit. Kecuali pada perusahaan
publik. Organisasi publik non bisnis sangsi pailit tidak mungkin
dijatuhkan.
3. Nilai yang dianut dalam pengelolaan sumber daya adalah value for money.
4. Terdapat 2 (dua) pihak yang terlibat dalam organisasi sektor publik, yaitu politisi dan profesional atau administratur.
5. Tingkat pengeluaran atau konsumsi sumber daya relatif besar, terutama pemerintah, dibandingkan dengan sektor swasta.
Karakteristik sektor publik menurut Baswir (1998) adalah :
1. Keinginan mengejar laba tidak inklusif didalam usaha dan kegiatan lembaga pemerintahan.
2. Lembaga pemerintahan tidak dimiliki secara pribadi tetapi secara kolektif oleh seluruh warga negara.
3. Karakteristik sektor publik tergantung kepada sistem pemerintahan negara yang bersangkutan
4. Mekanisme pengurusan keuangan dan sistem anggaran tidak dapat dipisah-pisahkan.
Glynn (1974)
memberi gambaran mengenai hubungan antara warga negara dan pemerintah
pada organisasi pemerintahan, bahwa sumbangan masyarakat terhadap
pemerintah, seperti pajak, tidak ada hubungannya secara langsung dengan
jasa yang diterima masyarakat dari pemerintah, demikian pula sebaliknya.
Menurut mardiasmo karakteristik organisasi sektor publik adalah :
1. Tujuan
organisasi, sektor publik adalah nonprofit motive dengan memberikan
pelayanan publik. Hal ini bukan berarti bahwa organisasi sektor publik
tidak memiliki tujuan finansial sama sekali.
2. Sumber
pendanaan, pada sektor publik sumber pendanaan berasal dari pajak dan
retribusi, charging of service, laba perusahaan milik negara, pinjaman
pemerintah serta pendapatan lainnya.
3. Pola
pertanggungjawaban, pertanggungjawaban di sektor publik bersifat
vertikal dan horisontal. Vertikal adalah pertanggungjawaban pemerintah
daerah kepada pemerintah pusat atau atasan pemerintah daerah dan
pertanggungjawaban pusat ke parlemen atau pertanggungjawaban suatu unit
kepada unit yang lebih tinggi kedudukannya. Pertanggungjawaban
horisontal adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atau pegawai
sektor publik kepada masyarakat luas, dalam hal ini warga negara.
4. Struktur
organisasi pada sektor publik sampai dengan sekarang ini masih bersifat
birokrasi, kaku, dan hierarkis, dan penuh dengan conflict of interest.
Salah satu sebabnya adalah pengaruh politik yang masih sangat tinggi.
5. Karakteristik
anggaran pada sektor publik lebih terbuka untuk dikritisi dan
didiskusikan. Anggaran bukan rahasia negara. Pengertian publik pada
sektor publik memiliki makna berbeda yang berarti stakeholder
pemerintah, sektor publik memiliki cakupan yang luas sehingga apa yang
dimaksud dengan stakeholder lebih beragam dan luas jika dibandingkan
dengan organisasi swasta.
6. Sistem
akuntansi pada sektor publik sampai dengan saat ini pada umumnya masih
bersifat cash basis. Artinya pendapatan atau pengeluaran diakui pada
saat kas diterima atau dikeluarkan.
Akuntansi
digunakan baik pada sektor swasta maupun sektor publik untuk tujuan
yang berbeda-beda. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda
dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristrik
akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang
mempengaruhinya. akuntansi sektor publik adalah bidang akuntansi yang
berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang tidak
bertujuan mencari laba, yang menekankan pada pencatatan pelaksanaan
anggaran negara/desa serta pelaporan realisasinya.
Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan turbulance. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi faktor ekonomi, politik, kultur, dan demografi.
1. Faktor ekonomi
Faktor ekonomi yang mempengaruhi organisasi sektor publik adalah :
a. Pertumbuhan ekonomi
b. Tingkat inflasi
c. Pertumbuhan pendapatan perkapita
d. Struktur produksi
e. Tenaga kerja
f. Arus modal dalam negeri
g. Cadangan devisa
h. Nilai tukar mata uang
i. Utang dan bantuan luar negeri
j. Infrastruktur
k. Teknologi
l. Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi
m. Sektor informal
2. Faktor politik
Faktor politik yang mempengaruhi sektor publik antara lain :
a. Hubungan negara dan masyarakat
b. Legitimasi pemerintah
c. Tipe rezim berkuasa
d. Ideologi negara
e. Elit politik dan massa
f. Jaringan internasional
g. kelembagaan
3. Faktor kultural
Faktor kultural yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain :
a. Keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya
b. Sistem nilai di masyarakat
c. Historis
d. Sosiologi masyarakat
e. Karakteristik masyarakat
f. Tingkat pendidikan
4. Faktor demografi
Faktor demografi yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain :
a. Pertumbuhan penduduk
b. Struktur usia penduduk
c. Migrasi
d. Tingkat kesehatan
Pertanggungjawaban sektor publik :
Laporan keuangan sektor publik merupakan komponen yang
penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan
yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan
implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi
kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa
laporan keuangan.
Secara umum, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah :
1. Kepatuhan
dan pengelolaan, untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan
keuangan dan pihak otoritas pengguna bahwa pengelolaan sumber daya telah
dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah
ditetapkan.
2. Akuntabilitas
dan pelaporan retrospektif. Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk
pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk
memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk
mengamati tren antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah
ditetapkan dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang
sejenis jika ada. Laporan keuangan juga memungkinkan pihak luar untuk
memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima, serta
memungkinkan bagi mereka untuk menilai efisiensi dan efektifitas
penggunaan sumber daya organisasi.
3. Perencanaan
dan informasi otorisasi. Laporan keuangan berfungsi memberikan dasar
perencanaan kebijakan dan aktifitas di masa yang akan datang. Laporan
keuanga juga berfungsi memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi
penggunaan dana.
4. Kelangsungan
organisasi, laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam
menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan
menyediakan barang dan jasa di masa yang akan datang.
5. Laporan
keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk
mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemakai
yang dipengaruhi, karyawan, dan masyarakat.
6. Sumber
fakta dan gambaran laporan keuangan bertujuan untuk memberikan
informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui
organisasi secara lebih dalam.
Pengguna laporan keuangan sektor publik
Pemakai laporan keuangan sektor publik dapat diidentifikasikan dengan menelusuri siapa yang menjadi stakeholder organisasi.
Drebin et.al. (1981)
mengidentifikasikan terdapat sepuluh kelompok pemakai laporan keuangan
sektor publik. Lebih lanjut Drebin menjelaskan keterkaitan antar pemakai
laporan dan menjelaskan kebutuhannya. Kesepuluh kelompok pemakai
laporan keuangan tersebut adalah :
1. Pembayar pajak
2. Pemberi dana bantuan
3. Investor
4. Pengguna jasa
5. Karyawan/Pegawai
6. Pemasok
7. Dewan legislatif
8. Manajemen
9. Pemilih
10. Badan Pengawas
Anthony mengklasifikasikan pemakai laporan keuangan sektor publik menjadi lima kelompok, yaitu :
1. Lembaga Pemerintah
2. Investor dan Kreditor
3. Pemberi Sumber Daya
4. Badan Pengawas
5. Konstituen
Sementara itu Hanley mengklasifikasikan pengguna laporan keuangan sektor publik menjadi dua belas kelompok, yaitu :
1. Anggota terpilih
2. Masyarakat sebagai pemilih/pembayar pajak
3. Pelanggan atau klien
4. Karyawan/Pegawai
5. Pelanggan/Pemasok
6. Pemerintah
7. Pesaing
8. Regulator
9. Pemberi pinjaman
10. Donor dan Sponsor
11. Investor atau partner bisnis
12. Kelompok penekan lainnya
Pengklafisikasian pemakai laporan keuangan sektor publik menurut Borgonovi dan Anne Pessina (1997).
1. Pengguna jasa publik
2. Pembayar pajak
3. Perusahaan dan organisasi sosial ekonomi yang menggunakan pelayanan publik sebagai input
4. Bank dan masyarakat sebagai kreditor pemerintah
5. Badan-badan Internasional
6. Investor asing dan country analyst
7. Generasi yang akan datang
8. Lembaga negara
9. Partai/Kelompok politik
10. Manajer publik (Gubernur, Bupati, Direktur BUMN/BUMN)
11. Pegawai pemerintah
Serikat dagang sektor publik GASB (1996, p B184) mengidentifikasikan pemakai laporan keuangan pemerintah menjadi tiga kelompok besar yaitu :
1. Masyarakat yang kepadanya pemerintah bertanggung jawab
2. Legislatif dan badan pengawas yang langsung mewakili rakyat
3. Investor dan kreditor yang memberi pinjaman atau berpartisipasi dalam proses pemberian pinjaman
Tidak ada komentar:
Posting Komentar